INTISARI

• Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

• Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

• Presiden Ri memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang dasar

• Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum.
  

• Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

• Jumlah Menteri Negara Koordinator KIB jilid 2 terdiri dari 3 orang.
  

• Menteri Pendidikan Nasional merupakan menteri departemen.
  

• Presiden dan Wakil dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum.

• Jaksa Agung adalah pejabat yang berkedudukannya setingkat dengan menteri negara.
  

• MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konsttitusi yang ditetapkan presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang pleh presiden

• Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan dalam departemen yang berada langsung dibawah menteri. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang SekJen.

• Direktorat Jenderal dipimpin oleh seorang Dirjen.
  

• Prof.Dr.Ir. Muhammad Nuh pada KIB Jilid 2 menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional

• Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah merupakan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam bidang keuangan.
  

• Presiden B.J Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan.

• Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Kabinet Gotong Royong .

• Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan merupakan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemda dalam bidang pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya.

• Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah merupakan hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemda dalam bidang pelayanan umum
• Selaku kepala pemerintahan, Presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
• Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden .
  
• Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

• Membantu Presiden melakukan tugasnya adalah salah satu tugas dan wewenang Wakil Presiden

• Memungut pajak dan retribusi merupakan salah satu HAK Pemerintah Daerah.

• Menjaga persatuan dan kerukunan, serta keutuhan NKRI merupakan salah satu kewajiban Pemerintah daerah.
  

• Para Menteri Negara RI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden RI .
  

• Wilayah Daerah tingkat I dipimpin oleh seorang Gubernur.

• Otonomi adalah hak mengurus diri sendiri tanpa campur tangan dari orang lain.

• Pasangan Gubernur, Bupati/walikota biasanya diusulkan oleh salah satu partai atau gabungan partai yang ada di daerah.
  

• Wilayah Kabupaten dipimpin oleh Bupati

• Wilayah Kota dipimpin oleh Wali kota

• Kepala daerah TK 1 dan TK 2 dipilih langsung oleh rakyat melalui PILKADA.

• Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD merupakan tugas dan wewenang Kepala Daerah.

• Perangkat pemerintahan daerah propinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

• Perangkat daerah kabupaten / kota terdiri dari Sekretarist Daerah, Sekretarist DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.